Rapot Merah Jokowi-J
Masih kita ingat dalam ingatan, 9
bulan yang lalu kita mendengar sepasang calon presiden dan wakil presiden
menjanjikan sebuah harapan yang mengatas namakan pro rakyat sebagai visi misi
pemerintahannya. Dengan berbagai bujuk rayu yang dilakukan oleh mereka.
Akhirnya, seluruh hati rakyat terbuai dan memberikan hak suaranya kepada mereka
sehingga mereka menjadi orang nomor satu di Indonesia sekarang. Tak terasa
beberapa bulan masa kepemimpinannya rakyat Indonesia dijejali
kebijakan-kebijakan yang malah tidak sama sekali pro rakyat, di awali dengan
harga BBM, pemimpin kita seakan-akan mendapatkan mainan baru yang dengan
mudahnya menaik turunkan harga BBM tanpa memperdulikan jeritan hati rakyatnya.
Belum sembuh rasa kesakitan rakyat dari kabar kenaikan harga BBM,
rakyat sudah harus menerima kenyataan bahwa terjadinya kericuhan pada
lembaga-lembaga penegak hukum KPK vs Polri yang belum mendapatkan titik
penyelesaian, dan selanjutnya rakyat di kagetkan dengan akan adanya kebijakan
pemberian jatah APBN sebesar 1 Triliun untuk parpol.
Dan yang terbaru terpuruknya nilai rupiah hingga menembus Rp.13.360
dan tumpulnya berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK sangat
berpotensi membuat Indonesia akan kembali mengalami krisis moneter di
Indonesia. APKLI (Asosiasi pedagang Kaki Lima Indonesia) mensinyalir kondisi
ini merupakan bagian dari adanya “Grand Desain Besar” dari pihak-pihak yang
tidak ingin memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyiapkan diri
menghadapi MEA ( Masyarakat Ekonomi Asian) 2015. Kondisi ini yang menurutnya
tidak disadari oleh Kabinet Kerja Jokowi-JK yang justru kerap berpolemik antar
lembaga. kabinet kerja Jokowi-JK juga belum mampu tunjukan kinerja yang
efektif, belum mampu wujudkan tata kelola pemertintahan yang baik (Good
Governance). Bahkan seringkali saling kontradiktif dan berpolemik antar
kementrian dan atau lembaga negara lainnya.
Dari apa yang kita rasakan, kita bisa menilai bahwa kepemimpinan
dari Jokowi-JK di anggap tidak pro rakyat dan malah seakan-akan tidak perduli
dengan keadaan masyarakat Indonesia. Dari sanalah kita bisa menyimpulkan bahwa
kepemimpinan Jokowi-JK berhak diberi cap Rapot Merah, karena dilihat dari
kebijakannya banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar